, ,

Kekejaman di Tambang Emas: Dua Pendulang Emas Tewas Ditembak OPM di Yahukimo, TNI Bantah Keras Isu Korban sebagai Intel

INFO Kumurkek- Sebuah insiden berdarah kembali memilukan bumi Papua. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas tradisional menjadi korban penembakan brutal oleh kelompok yang mengaku sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peristiwa tragis ini terjadi di kawasan tambang emas Koroway, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dua Pendulang Emas Tradisional Tewas Ditembak Kelompok Bersenjata Di Yahukimo
Dua Pendulang Emas Tradisional Tewas Ditembak Kelompok Bersenjata Di Yahukimo

Baca Juga : PT Jasa Raharja Bukittinggi Gelar Forum Komunikasi Lalu Lintas di Payakumbuh

Kedua korban tewas setelah dituding oleh OPM sebagai mata-mata atau intelijen militer. Namun, klaim tersebut dibantah tegas oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, menyatakan dengan jelas bahwa kedua korban adalah warga sipil biasa, bukan prajurit TNI apalagi anggota intelijen.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dan verifikasi, OPM telah membunuh dua warga sipil dengan keji. Kami ingin menegaskan dan memastikan bahwa kedua korban ini bukanlah prajurit TNI, serta sama sekali bukan bagian dari intelijen militer,” tegas Candra dalam keterangan persnya.

Kronologi Masih Samar Akibat Keterbatasan Komunikasi

Hingga saat ini, kronologi detail penyerangan masih dalam proses penyelidikan mendalam. Keterbatasan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil Yahukimo menjadi kendala utama dalam mengungkap rangkaian peristiwa sepenuhnya.

“Cakupan sinyal yang sangat terbatas menyulitkan tim kami untuk mendapatkan laporan lengkap secara real-time. Investigasi masih terus dilakukan untuk merekonstruksi kejadian secara akurat,” tutur Candra, menjelaskan tantangan yang dihadapi di lapangan.

TNI Sebut Klaim OPM sebagai Propaganda dan Pembenaran Tindak Kejahatan

Kapendam Cenderawasih tidak tinggal diam menanggapi tuduhan OPM. Ia menyebut bahwa penyebaran informasi bahwa korban adalah intelijen merupakan bagian dari strategi propaganda yang menyesatkan.

“Klaim yang dilontarkan OPM adalah berita hoax yang sangat menyesatkan. Ini adalah bentuk pembenaran atas tindak kejahatan mereka yang sesungguhnya. Isu sengaja disebarkan untuk memprovokasi dan mengaburkan fakta bahwa aksi ini adalah pembunuhan terhadap warga sipil tak bersalah,” papar Candra dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Candra menegaskan bahwa tindakan OPM ini mencerminkan karakter sebagai “penjahat kemanusiaan” yang tidak segan menebar teror dan merenggut nyawa rakyat biasa.

Mengenang Korban dan Dampak pada Masyarakat

Insiden ini bukan hanya merenggut dua nyawa, tetapi juga menebarkan trauma mendalam bagi komunitas pendulang emas tradisional dan warga sekitar. Aktivitas pencarian nafkah yang sudah sulit kini dibayangi ketakutan akan keselamatan jiwa. Peristiwa ini menyoroti kembali kerentanan warga sipil yang terjebak dalam situasi konflik dan kekerasan yang terus berulang di daerah tersebut.

Pihak berwajib diharapkan dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengamanan, sehingga memberikan rasa aman dan melindungi warga sipil dari aksi-aksi kekerasan di masa depan.

Berita, Kumurkekoleh
, ,

Jasa Raharja Payakumbuh Galang Kolaborasi Antar Instansi, Fokus Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Info Kumurkek- Dalam upaya menciptakan ruang jalan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, PT Jasa Raharja Cabang Bukittinggi menggelar Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL). Acara yang berlangsung di ruang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Payakumbuh pada Senin (22/9) tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi strategis antar berbagai instansi kunci dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Payakumbuh.

PT Jasa Raharja Bukittinggi Gelar Forum Komunikasi Lalu Lintas di Payakumbuh
PT Jasa Raharja Bukittinggi Gelar Forum Komunikasi Lalu Lintas di Payakumbuh

Baca Juga : Polres Tolikara Respon Cepat Laporan Penganiayaan Berat di Yogobak

Forum ini tidak sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah langkah konkret yang dihadiri oleh perwakilan dari kepolisian, dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, otoritas jalan tol, dan tentu saja, Jasa Raharja selaku penyelenggara. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menandakan komitmen kolektif untuk menyelesaikan masalah keselamatan jalan dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, penegakan hukum, hingga edukasi.

Komitmen Bersama untuk Keselamatan Berkendara

Andreas, Kepala Jasa Raharja Cabang Bukittinggi, dalam sambutannya menekankan bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya pada individu pengendara.

“Membangun budaya tertib lalu lintas memerlukan sebuah ekosistem yang saling mendukung,” tegas Andreas. “Ini bukan hanya tentang menaati rambu atau menggunakan helm, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai institusi, menciptakan kondisi yang memudahkan masyarakat untuk berperilaku selamat. Kolaborasi yang solid antar lembaga adalah kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Dengan sinergi, edukasi yang kita lakukan akan lebih masif dan tepat sasaran.”

Pemetaan ‘Blackspot’ dan Strategi Penanganan

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Payakumbuh, AKP Yuliarman, SH., memberikan paparan yang lebih teknis dengan menyoroti beberapa titik rawan kecelakaan atau blackspot di wilayah Payakumbuh. Identifikasi titik-titik ini menjadi bahan diskusi penting untuk merumuskan langkah pencegahan yang efektif.

“Sinergi ini memungkinkan kita untuk tidak hanya melakukan penindakan setelah kecelakaan terjadi, tetapi lebih pada tindakan preventif,” jelas AKP Yuliarman. “Dengan data yang kita miliki, kita bisa fokus memberikan edukasi di area-area yang paling berisiko. Selain itu, kami juga akan memperkuat operasi penegakan hukum, seperti operasi zebra dan operasi keselamatan berkendara, secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.”

Langkah Ke Depan: Edukasi, Infrastruktur, dan Penegakan Hukum

Melalui forum FKLL ini, sejumlah rencana aksi disepakati. Pertama, peningkatan program edukasi keselamatan berlalu lintas yang menyasar pelajar, komunitas pengendara, dan masyarakat umum melalui berbagai media dan kanal. Kedua, evaluasi dan perbaikan infrastruktur jalan di titik-titik blackspot yang telah teridentifikasi, seperti penambahan rambu peringatan, marka jalan, atau penerangan yang lebih baik. Ketiga, penegakan hukum yang konsisten dan transparan untuk menimbulkan efek jera sekaligus menanamkan rasa patuh pada aturan.

Langkah Konkret Pasca Forum: Aksi Nyata Menuju Jalan yang Lebih Aman

Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) tidak hanya berhenti pada perbincangan. Selanjutnya, seluruh pihak yang terlibat langsung menyusun rencana aksi nyata. Sebagai langkah pertama, Satlantas Polres Payakumbuh akan mengintensifkan sosialisasi keselamatan ke sekolah-sekolah dan komunitas pengendara. Mereka akan mengedepankan pendekatan interaktif agar pesan tersebut lebih mudah diterima oleh kaum muda.

Bersamaan dengan itu, Dinas Perhubungan setempat berkomitmen untuk segera mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan. Misalnya, mereka akan melakukan audit di setiap blackspot yang telah teridentifikasi. Setelah itu, dinas terkait akan memasang rambu-rambu peringatan yang lebih jelas dan menambah lampu penerangan di titik-titik rawan tersebut.

Tidak ketinggalan, Jasa Raharja akan memperkuat peranannya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Khususnya, mereka akan fokus pada kampanye media sosial yang kreatif dan pembagian ribuan helm gratis kepada pengendara motor. Dengan demikian, upaya edukasi tidak hanya bersifat formal tetapi juga menjangkau masyarakat secara langsung dan masif.

Pada akhirnya, semua langkah ini bertujuan untuk membangun budaya sadar keselamatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antar instansi ini akan terus berjalan secara berkala untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi strategi. Dengan kata lain, keselamatan lalu lintas di Payakumbuh bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah aksi kolektif yang terus bergerak maju.

Berita, Kumurkekoleh
, ,

Geliat Ekonomi di Bumi Cendrawasih: Kawasan Transmigrasi Papua Barat Menjadi Pusat Pertanian dan Perikanan yang Berjanji

Info Kumurkek- Provinsi Papua Barat tidak hanya menyimpan keindahan alam yang memesona, tetapi juga kekayaan ekonomi yang mulai bersinar dari kawasan-kawasan transmigrasinya. Potensi besar yang tersebar di berbagai kabupaten ini mulai menarik perhatian, menawarkan cerita sukses yang mengundang optimisme untuk masa depan.

Potensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Provinsi Papua Barat
Potensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Provinsi Papua Barat

Baca Juga : Kunjungan Kerja Wapres Gibran ke Puskesmas Harapan Jayapura, Pastikan Program Prioritas Nasional Tepat Sasaran

Cokelat Berkualitas Ekspor dari Manokwari Selatan

Kabupaten Manokwari Selatan telah membuktikan diri sebagai penghasil produk unggulan yang mampu bersaing di kancah internasional. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dengan bangga membeberkan bagaimana olahan kakao dari daerahnya telah menembus pasar Eropa. “Cokelat ini sudah beberapa kali kami kirim, bahkan kami ekspor. Meskipun jumlahnya masih puluhan ton dan belum mencapai ratusan ton, produk berkualitas super ini telah sampai ke Belanda, Belgia, dan Perancis,” ujar Mandacan. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa dengan pengolahan yang tepat, hasil bumi Papua Barat memiliki nilai jual yang sangat tinggi.

Tomage, Fakfak: Suraya Agribisnis yang Terintegrasi

Tidak hanya Manokwari Selatan, perhatian juga tertuju pada Kawasan Tomage di Kabupaten Fakfak. Lokasi ini digadang-gadang sebagai pusat pengembangan terpadu untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang membuatnya semakin menarik, kawasan ini sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai untuk masyarakat, seperti sekolah, puskesmas, jaringan jalan lokal, dan tentunya perumahan transmigrasi. Keberadaan infrastruktur ini memastikan bahwa para transmigran tidak hanya bisa bekerja, tetapi juga hidup dengan layak bersama keluarga.

Wondama dan Prafi: Penopang Ketahanan Pangan

Kabupaten Teluk Wondama menawarkan potensi lain yang tak kalah menjanjikan, khususnya di sektor perkebunan holtikultura dan peternakan. Daerah ini telah memiliki fasilitas pendidikan hingga pasar lokal, membuatnya sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi baru yang mandiri.

Sementara itu, Kawasan Prafi telah lama dikenal sebagai lumbung pangan andalan Papua Barat. “Kawasan Prafi telah lama menjadi pusat produksi pangan, terutama padi, jagung, dan holtikultura,” jelas Mandacan. Dukungan sarana irigasi yang memadai, jalan produksi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang relatif lengkap menjadikan Prafi sebagai contoh sukses kawasan transmigrasi yang telah mapan.

Transmigrasi Lokal: Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan Lokal

Melihat potensi yang begitu besar, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Barat memiliki inisiatif untuk mengajukan program Transmigrasi Lokal. Berbeda dengan program transmigrasi tradisional yang memindahkan penduduk antar pulau, transmigrasi lokal memindahkan penduduk dalam satu provinsi yang sama, dari daerah padat ke daerah yang sedang berkembang.

Mandacan juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para pemangku hak ulayat (adat) yang telah dengan ikhlas menyerahkan tanahnya untuk pembangunan ini. “Dengan harapan bisa dibangun lokasi transmigrasi lokal. Masyarakat Manokwari Selatan nantinya bisa menempati pemukiman yang dibangun di kawasan ini,” harapnya. Pendekatan ini tidak hanya memacu pemerataan ekonomi tetapi juga menghormati kearifan dan hak-hak masyarakat adat.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa paradigma program transmigrasi saat ini telah berubah. Fokusnya bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi pada pengembangan kawasan transmigrasi eksisting yang telah dibentuk sebelumnya. Yang terpenting, program ini bersifat responsif berdasarkan permintaan daerah.

“Sesuai dengan Undang-Undang Transmigrasi, permintaan untuk pengiriman warga transmigran sangat bergantung pada kebutuhan Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan permintaan kepada Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat tidak akan melakukan pengiriman warga dari luar,” tegas Yoga. Kebijakan ini memberikan otonomi penuh kepada daerah untuk menentukan sendiri arah pembangunan sumber daya manusianya.

Dengan kombinasi antara potensi alam yang melimpah, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan dari pusat, kawasan transmigrasi di Papua Barat sedang menapaki jalannya untuk menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang sejahtera dan berkelanjutan.

Berita, Ekonomi, Kumurkekoleh
, ,

Prabowo Bertekad Tertibkan Tambang Ilegal di Papua, Legislator Gerindra Desak Menteri ESDM Bertindak Tegas

Info Kumurkek- Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas, mendukung penuh instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik pertambangan ilegal di Tanah Air. Legislator Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa hingga saat ini, aktivitas tambang ilegal masih marak terjadi di berbagai wilayah Papua, merugikan negara, dan bahkan memicu konflik sosial.

Legislator Gerindra Desak Bahlil Tutup Paksa Tambang Ilegal di Papua
Legislator Gerindra Desak Bahlil Tutup Paksa Tambang Ilegal di Papua

Baca Juga :  Puluhan Mama Papua Unjuk Karya di Festival Rajut Noken Kemerdekaan

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pak Prabowo untuk menertibkan tambang ilegal. Namun, kami juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk serius menindaklanjuti instruksi ini dengan langkah nyata,” tegas Yan dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (20/8).

Lokasi Tambang Ilegal yang Masih Beroperasi

Yan membeberkan sejumlah titik lokasi di Papua yang hingga kini masih menjadi sarang aktivitas pertambangan ilegal, antara lain:

  1. Papua Barat: Kampung Wasirawi, Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari.

  2. Papua: Kabupaten Waropen, Distrik Wapoga.

  3. Papua Tengah: Kabupaten Nabire, Lokasi Bayau Biru.

  4. Papua Pegunungan: Kabupaten Yahukimo.

  5. Papua Barat Daya: Kabupaten Raja Ampat.

“Di lokasi-lokasi ini, aktivitas tambang ilegal masih berjalan meski sudah mendapat penolakan keras dari masyarakat dan pemerintah daerah. Ini menunjukkan ada pembiaran yang harus segera dihentikan,” ujarnya.

Sistem Pengelolaan SDA Harus Berkeadilan

Yan juga menyoroti pentingnya reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menurutnya, kekayaan tambang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir oknum atau korporasi yang mengatasnamakan masyarakat adat.

“Sistem pengelolaan SDA harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanipulasi aturan hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi, sementara masyarakat lokal justru termarginalkan,” tegas politikus Gerindra ini.

Indikasi Keterlibatan Oknum Aparat dan Konflik Sosial

Lebih lanjut, Yan mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu di kementerian/lembaga terkait yang membiarkan praktik tambang ilegal ini terus beroperasi. Bahkan, menurutnya, beberapa konflik sosial dan aksi protes di Papua diduga kuat berkaitan dengan perlindungan terhadap tambang ilegal.

“Ada indikasi pembiaran yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Ini sangat disayangkan karena justru memicu ketidakstabilan, bahkan sampai memunculkan gejolak di masyarakat. Jika dibiarkan, ini akan merusak tatanan hukum dan merugikan negara,” paparnya.

Prabowo: Tidak Ada Toleransi untuk Tambang Ilegal

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo mengungkap bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

“Saya tidak akan melindungi siapa pun, termasuk kader partai atau koalisi, jika terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini. Kita harus tegas demi kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.

Momentum HUT ke-80 RI Jadi Titik Balik

Yan Mandenas berharap momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI bisa menjadi titik balik bagi pemerintah untuk melakukan penertiban besar-besaran terhadap tambang ilegal. Ia mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk bergerak cepat dan transparan dalam menindak pelaku.

“Saya berharap para menteri dan aparat terkait menunjukkan keseriusannya. Ini saatnya kita melakukan perubahan besar untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan dikorupsi oleh segelintir orang,” pungkasnya.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan praktik pertambangan ilegal dapat diberantas hingga ke akar-akarnya, sehingga sumber daya alam Indonesia benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi para pemilik modal dan korporasi.

Berita, Kumurkekoleh
, ,

Festival Rajut Noken Kemerdekaan: Semangat Kreativitas Mama Papua di Teluk Bintuni

Info Kumurkek-  Puluhan mama Papua dari Distrik Bintuni dan Manimeri menunjukkan antusiasme tinggi dalam Festival Rajut Noken Kemerdekaan yang digelar pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Phapeda Teluk Bintuni ini tidak hanya menjadi ajang unjuk keterampilan, tetapi juga memperkuat kebanggaan akan warisan budaya noken sebagai simbol identitas masyarakat Papua.

Puluhan Mama Papua Unjuk Karya di Festival Rajut Noken Kemerdekaan
Puluhan Mama Papua Unjuk Karya di Festival Rajut Noken Kemerdekaan

Baca Juga : Harga Rp189 Jutaan, Mitsubishi Expander Mirip Pajero Sport

Semangat Kebersamaan dalam Technical Meeting

Sebelum festival dimulai, para peserta berkumpul dalam technical meeting yang digelar di Rumah Makan Ny. Meneer, Kampung Lama, Teluk Bintuni. Dari total 78 peserta yang mendaftar, sebagian besar adalah mama-mama Papua yang bersemangat mempersiapkan diri untuk kompetisi ini.

Panitia menjelaskan beberapa aturan penting, termasuk kriteria noken yang akan dilombakan. Peserta diperbolehkan menyelesaikan 80% rajutan di rumah, dengan ukuran minimal 20 cm x 20 cm. Sisa pengerjaan harus diselesaikan langsung di lokasi festival, yakni di ruas jalan Bintuni-Kalitubi, dengan ukuran akhir 20 cm x 25 cm, lengkap dengan tali gantungan.

“Festival dimulai tepat pukul 08.00 WIT dan harus selesai sebelum pukul 10.00 WIT untuk dipamerkan,” jelas Rasyid Woretma, salah satu panitia penyelenggara.

Gratis Pendaftaran, Hadiah Menarik untuk Peserta

Yang membuat festival ini semakin istimewa adalah pendaftaran yang gratis. Bahkan, setiap peserta mendapatkan perlengkapan merajut secara cuma-cuma, termasuk benang, hakpen (jarum rajut tradisional), dan gunting.

Tak hanya itu, semua peserta yang berhasil menyelesaikan noken-nya akan menerima insentif uang kreativitas sebesar Rp200.000. Bagi yang karyanya terpilih sebagai noken favorit, hadiahnya jauh lebih menggiurkan:

  • Juara Favorit I: Rp1,5 juta

  • Juara Favorit II: Rp1 juta

  • Juara Favorit III: Rp750.000

“Penilaian noken favorit sepenuhnya ditentukan oleh pengunjung, bukan panitia,” tegas Rasyid. Hal ini menambah keseruan festival, karena masyarakat setempat bisa turut serta memilih karya terbaik.

Noken: Warisan Budaya yang Tetap Lestari

Noken, tas tradisional yang terbuat dari serat alam, telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak 2012. Festival ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga upaya melestarikan keterampilan turun-temurun yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua.

Melalui kegiatan seperti ini, Yayasan Phapeda Teluk Bintuni berharap dapat memberdayakan mama-mama Papua sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Semangat kemerdekaan tidak hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghargai dan melestarikan identitas budaya.

Berita, Kemerdekaan, Kumurkekoleh

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.