Komnas HAM Papua Panggil Dua Oknum TNI Terkait Dua Kasus Penembakan Memilukan, Ini Kata Ketua Komnas HAM
INFO Kumurkek– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua mengambil langkah tegas dengan memanggil dan meminta keterangan langsung dari dua oknum anggota TNI. Keduanya diduga terlibat dalam dua kasus penembakan terpisah yang menewaskan warga sipil dan sesama anggota TNI, yang terjadi di Jayapura dan Keerom pada awal September lalu. Langkah ini dinilai sebagai upaya serius untuk mengungkap fakta dan menegakkan keadilan di tanah Papua.
Baca Juga : Tantangan Besar Bupati Yunus Wonda ASN Harus Berani Kreatif Dan Inovatif
Frits Ramandey, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, menegaskan bahwa pemanggilan ini bukanlah bentuk formalitas belaka. “Ini adalah tindak lanjut investigasi dari pemantauan langsung kami terhadap dua insiden berdarah yang telah menyentuh hati nurani publik.
Dua Kronologi Kelam di Awal September
Frits memaparkan kedua kasus tersebut dengan rinci. Kasus pertama terjadi di kawasan Entrop, Kota Jayapura, pada 3 September 2025. Korban adalah almarhum Obet Manaki, seorang tukang parkir yang harus meregang nyawa setelah ditembak oleh oknum anggota TNI dari Pomdam XVII Cenderawasih, Pratu TB. Insiden ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat, sekaligus mempertanyakan keselamatan warga sipil di ruang publik.
“Hanya berselang empat hari kemudian, pada 7 September, tragedi serupa terulang di Distrik Waris, Kabupaten Keerom,” lanjut Frits. Kali ini, korban justru berasal dari kalangan internal TNI. Praka Petrus Muenda, seorang anggota TNI yang disebut-sebut telah meninggalkan tugasnya dan tinggal bersama keluarga, tewas ditembak oleh Komandan Tim Satgas Ketapang, Kapten Inf J. Kasus ini semakin memperkeruh suasana, menunjukkan kompleksitas permasalahan yang terjadi.
Sebuah Terobosan: Akses Langsung ke Pelaku
Yang membuat langkah Komnas HAM kali ini istimewa adalah keberhasilan mereka mendapatkan akses langsung untuk meminta keterangan dari kedua oknum TNI tersebut. “Ini adalah pertama kalinya kami bisa mendapatkan akses kepada oknum anggota TNI yang kasusnya telah resmi dilimpahkan ke meja hijau pengadilan militer,” tutur Frits dengan nada yang mengapresiasi.
Ia menyebut langkah ini sebagai sebuah kemajuan dan sinyal positif dari komitmen institusi TNI, dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Otmil Jayapura, untuk transparan dan kooperatif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya. “Ini bisa menjadi preseden dan contoh yang baik bagi penanganan kasus serupa di masa depan,” tambahnya.
Desakan untuk Pengadilan Militer yang Transparan
Meski telah menjadi tersangka dan proses hukum sedang berjalan di bawah kendali Otmil IV/20, Kodam XVII Cenderawasih, Komnas HAM tidak tinggal diam. Frits dengan lugas menyampaikan harapan lembaganya. “Tanpa bermaksud sedikitpun mengintervensi kewenangan proses peradilan militer yang berlangsung, kami ingin mengingatkan pentingnya transparansi,” tegasnya.
Komnas HAM mendesak agar proses persidangan kedua kasus ini tidak ditutup untuk publik. “Sidang harus bisa dipublikasikan dan masyarakat, terutama keluarga korban, diberikan akses untuk menyaksikan proses hukum ini secara terbuka. Hanya dengan keterbukaan, keadilan yang sesungguhnya dapat ditegakkan dan dirasakan oleh para keluarga yang berduka,” pungkas Frits.
Desakan untuk Pengadilan Militer yang Transparan
Meskipun proses hukum kini berjalan di bawah kendali Otmil IV/20, Kodam XVII Cenderawasih, Komnas HAM terus mendorong akuntabilitas. “Namun, tanpa intervensi, kami harus menekankan pentingnya transparansi,” tegas Frits.
Selanjutnya, Komnas HAM mendesak secara terbuka agar pengadilan militer membuka akses persidangan. “Selain itu, masyarakat dan keluarga korban berhak menyaksikan proses hukum ini. Pada akhirnya, hanya keterbukaan yang dapat memulihkan kepercayaan dan menegakkan keadilan sejati bagi para keluarga yang berduka,” pungkas Frits.
