Pacu Pembangunan dan Pemerataan, Kementerian PU Targetkan Gedung Pemerintahan di 4 DOB Papua Fungsional 2027
INFO Kumurkek- Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan di Tanah Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara agresif menggarap pembangunan kompleks gedung pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB). Keempat daerah tersebut adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Baca Juga : Program Rumah Subsidi Untuk MBR Di Papua
Dalam sebuah koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa target operasional seluruh gedung pemerintahan di empat DOB ini telah ditetapkan untuk tahun 2027.
“Kami telah menyepakati dan berkomitmen penuh bahwa seluruh bangunan pemerintahan di empat DOB Papua ini harus sudah dapat berfungsi secara optimal pada tahun 2027,” tegas Diana usai bertemu dengan Wamendagri, Ribka Haluk, di Jakarta.
Kompleks gedung yang sedang dibangun ini tidak hanya sekadar struktur fisik, melainkan simbol dari kehadiran negara dan pusat penggerak roda pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik di wilayah baru. Gedung-gedung strategis yang dimaksud mencakup Gedung Kantor Gubernur, Gedung Kantor DPRD, dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP).
Tahapan Pembangunan yang Terkendali
Pelaksanaan proyek monumental ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan dinamika di setiap lokasi. Diana Kusumastuti memaparkan rincian progresnya:
-
Papua Barat Daya dan Papua Selatan: Memimpin laju pembangunan, dimana proses konstruksi di dua DOB ini telah dimulai lebih dulu.
-
Papua Tengah: Menyusul setelah kedua DOB tersebut, saat ini dalam tahap persiapan lanjutan.
-
Papua Pegunungan: Sedang menyelesaikan fase persiapan. “Untuk Papua Pegunungan, sempat terjadi penyesuaian lokasi. Kini lokasi baru telah ditetapkan dan kami sedang mempercepat pemenuhan readiness criteria-nya, seperti finalisasi desain dan perizinan lahan,” jelas Diana. Dikarenakan proses ini, pembangunan fisik di Papua Pegunungan diperkirakan baru dimulai pada tahun 2026.
Mengenai besaran anggaran, Diana mengungkapkan bahwa investasi untuk setiap gedung pemerintahan ini signifikan, berada dalam kisaran Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar per gedung. Anggaran ini mencerminkan standar kualitas dan ketahanan bangunan yang tinggi, disesuaikan dengan kondisi geografis Papua.
Sinergi dengan Pembangunan Jalan Trans-Papua: Sebuah Strategi Menghubungkan Wilayah
Keberadaan pusat pemerintahan yang baru akan semakin bermakna jika didukung oleh infrastruktur penghubung yang memadai. Secara beriringan, Kementerian PUPR juga terus memacu penyelesaian Jalan Trans-Papua, yang merupakan proyek strategis nasional.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam kesempatan terpisah menegaskan komitmennya. “Pembangunan Jalan Trans Papua, termasuk segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 kilometer, akan terus kita lanjutkan. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur di DOB, semua berjalan simultan,” ungkap Dody.
Jalan Trans-Papua bukan sekadar aspal yang membentang, melainkan urat nadi yang akan menghubungkan sentra-sentra ekonomi, mempermudah distribusi logistik, dan yang terpenting, mendekatkan layanan dasar bagi masyarakat. Keberadaan jalan ini menjadi prasyarat utama untuk membuka isolasi dan memacu kesejahteraan di Bumi Cendrawasih.
“Kesejahteraan harus dimulai dengan membuka akses dan komunikasi. Fokus kami adalah menyelesaikan Trans Papua, dan simultan dengan itu, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di beberapa provinsi di Papua. Semua ini akan terus berlanjut tanpa henti,” sambung Dody penuh keyakinan.
Jalan Trans-Papua, khususnya yang melintasi Provinsi Papua Pegunungan, dirancang sebagai penghubung vital antara Jayapura dan Wamena. Keberhasilannya akan menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan dan keadilan infrastruktur bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Barat hingga ke Timur.
Dengan sinergi antara pembangunan pusat pemerintahan yang modern dan infrastruktur jalan yang handal, pemerintah optimis dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Papua di DOB baru mereka.















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5388888/original/024221100_1761149526-WhatsApp_Image_2025-10-22_at_19.07.52.jpeg)






:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4442427/original/002029400_1685089627-26992342_7274455.jpg)